Konsolidasi Industri dipengaruhi Konsolidasi Politik

Meski tidak disebutkan dalam 5 Forces Porter, issue regulasi (disamping teknologi) menjadi salah satu forces yang menjadi konsideran, khususnya dalam industri telematika. Materi pembelajaran di mata kuliah industri telematika juga sudah mengulas bahasan itu. Bahkan untuk perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh negara melalui pemerintah yang berkuasa, issue regulasi perlu di bumbui lagi dengan aspek politik.

Mungkin hanya coincidence, namun beberapa pekan terakhir, berita-berita terkait konsolidasi Flexi dan Esia yang sebelumnya pernah dibantah, ternyata muncul lagi di saat-saat pergantian direksi BUMN Telekomunikasi.

Konsolidasi industri FWA ternyata bisa dipengaruhi oleh konsolidasi politik. Konsolidasi politik dari koalisi 6 partai (PD, PAN, PKB, PPP, PKS dan PG) dengan ketua harian AB yang nota bene pemilik salah satu perusahaan yang bermain di industri FWA ternyata melancarkan issue konsolidasi industri yang sempat menjadi topik hangat beberapa bulan lalu.

Terlepas dari skema apa yang akan diambil, apakah merger atau akuisisi, apakah Telkom Flexi akan melebur ke BTEL ataukah Esia akan masuk dalam perusahaan baru, kementerian BUMN yang mewakili pemerintah mendukung perkawinan usaha ini dan berharap proses bisa terlaksana secepatnya. Direksi Telkom pun menyebutkan proses peleburan ini bakal selesai paling lambat pada awal 2011, menunggu perubahan dari unit bisnis menjadi unit terpisah (PT).

Saat ini, Flexi menguasai 15 juta pelanggan, sedangkan Esia menguasai 10 juta pelanggan, sehingga gabungan dua operator ini akan menciptakan perusahaan dengan pelanggan sebanyak 25 juta pelanggan. Hasil merger ini akan menengahi persaingan yang selama ini terjadi, meski Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa melihat dari kacamata yang berbeda karena berpeluang menciptakan monopoli usaha dalam bisnis operator CDMA.

Issue ini menjadi semakin menarik terkait dengan rencana pergantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang akhirnya diperpanjang. Tim Penilai Akhir (TPA) yang saat ini menyeleksi paket calon Direksi Telkom, Mandiri, dan Pusri belum memberikan hasil keputusannya. Apakah perpanjangan waktu ini sekedar proses dari rencana rolling BoD (Board of Directors) di lingkungan BUMN atau terkait tawar menawar serta keseriusan rencana konsolidasi, saat ini menjadi materi diskusi warung kopi, meskipun direksi Telkom membantah ada tekanan politik.

Bagaimana kelanjutannya kita lihat saja .....