Dicuplik dari bisnis.com dengan judul 'Industri telematika butuhkan roadmap ICT'
Kamis, 08/04/2010
Industri telematika menginginkan pemerintah menyusun roadmap penyiapan teknologi information communication technology (ICT) Indonesia.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa mengatakan pemerintah mempunyai peran masuk dalam kerja sama public private partnership (PPP) untuk menggelar jaringan tulang punggung broadband kabel. Dana USO yang mencapai Rp1,3 triliun, layak untuk menjadi bagian dari ICT Fund karena dana yang dianggap pemerintah sebagai pendapatan negara bukan pajak (PnBP) itu berasal dari operator yang tujuan awalnya untuk pendidikan atau telepon umum. Intinya USO ditujukan untuk pelayanan masyarakat dan dalam hal ini penyediaan broadband mendukung itu.
Dirjen Postel Kementerian Kominfo menyebutkan bahwa jaringan pita lebar akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dibutuhkan regulasi-regulasi yang mendukung konvergensi antara sektor, baik itu sektor telekomunikasi, penyiaran, teknologi komputer, distribusi barang, percetakan, sektor manufaktur dan sektor lainnya.
Konvergensi antarsektor inilah menciptakan ekonomi kreatif yang pada saat ini porsinya sudah mencapai 12% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Adapun, kebutuhan lainnya adalah migrasi ke jaringan broadband oleh para penyelenggara jaringan tetap dan bergerak seluler.
Pada saat ini dibutuhkan inovasi-inovasi dari para operator untuk menyediakan layanan yang lebih kreatif kepada pengguna agar migrasi ke jaringan broadband dapat efektif dari sisi investasi. Oleh karena itu, saling ketergantungan dengan penyedia konten dan aplikasi untuk tumbuh bersama perlu digalakkan oleh para operator.
Peran industri manufaktur alat dan perangkat ICT domestik perlu didorong, khususnya bagaimana menurunkan harga komputer dan perangkat sejenis agar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat luas dan membentuk masyarakat berbasis informasi.
Kamis, 08/04/2010
Industri telematika menginginkan pemerintah menyusun roadmap penyiapan teknologi information communication technology (ICT) Indonesia.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa mengatakan pemerintah mempunyai peran masuk dalam kerja sama public private partnership (PPP) untuk menggelar jaringan tulang punggung broadband kabel. Dana USO yang mencapai Rp1,3 triliun, layak untuk menjadi bagian dari ICT Fund karena dana yang dianggap pemerintah sebagai pendapatan negara bukan pajak (PnBP) itu berasal dari operator yang tujuan awalnya untuk pendidikan atau telepon umum. Intinya USO ditujukan untuk pelayanan masyarakat dan dalam hal ini penyediaan broadband mendukung itu.
Dirjen Postel Kementerian Kominfo menyebutkan bahwa jaringan pita lebar akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dibutuhkan regulasi-regulasi yang mendukung konvergensi antara sektor, baik itu sektor telekomunikasi, penyiaran, teknologi komputer, distribusi barang, percetakan, sektor manufaktur dan sektor lainnya.
Konvergensi antarsektor inilah menciptakan ekonomi kreatif yang pada saat ini porsinya sudah mencapai 12% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Adapun, kebutuhan lainnya adalah migrasi ke jaringan broadband oleh para penyelenggara jaringan tetap dan bergerak seluler.
Pada saat ini dibutuhkan inovasi-inovasi dari para operator untuk menyediakan layanan yang lebih kreatif kepada pengguna agar migrasi ke jaringan broadband dapat efektif dari sisi investasi. Oleh karena itu, saling ketergantungan dengan penyedia konten dan aplikasi untuk tumbuh bersama perlu digalakkan oleh para operator.
Peran industri manufaktur alat dan perangkat ICT domestik perlu didorong, khususnya bagaimana menurunkan harga komputer dan perangkat sejenis agar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat luas dan membentuk masyarakat berbasis informasi.
No comments:
Post a Comment