Deregulasi Telekomunikasi di Selandia Baru

.
Meski isu ini sudah muncul sejak tahun 2001 dan mandat pemisahan sudah bergulir sejak dua tahun lalu, nampaknya incumbent telekomunikasi di Selandia Baru cukup alot juga untuk bertahan (dan berdalih). Tekanan WTO apalagi IMF gak ada di sana, kecuali dorongan regulator saja untuk membuka pasar untuk peningkatan pelayanan public.

Peningkatan layanan pelanggan juga di tunjukkan dari target regulator ke TNZ untuk menggelar high speed broadband lebih agresif.

Di Indonesia, program mem”protoli” bisnis sudah terjadi beberapa (bahkan mungkin belasan) tahun lalu. Dimulai dari jaman PTT dipisah ke Pos&Giro, Bisnis Satelit ke Satelindo, Seluler, dan calon protolan lainnya bisnis Fixed Wireless & bisnis Multimedia.

Memang belum sejauh TNZ yang jadi Wholesale, Retail, dan Network. TLKM baru sebatas Direktorat atau group bisnis untuk portfolio itu, tapi siapa tahu bakalan ke sana. Semakin di potong-potong kecil semakin gesit, tapi juga semakin gampang di kerjain.


Berikut cuplikan berita : Telecom New Zealand Does the Splits

The New Zealand government this week approved a plan to carve Telecom New Zealand into three pieces, ending the once state-owned company's virtual telecoms monopoly and holding out a promise of high speed broadband for nearly 90 percent of the company. Telecom New Zealand has about an 80 percent share of the country's $6.3 billion telecommunications market.

The company will be split into wholesale, retail and network units. The plan includes government regulation to open its copper local loop network to rivals. Telecom also committed to rolling out broadband to all cities and towns with more than 500 lines by 2012 and that would bring broadband to 80 percent of the country, and cost about $1.1 billion. The government expects the company will actually do better than that and by 2012 offer 10 Mb/s service to 84 percent of the country and 5 Mb/s to 89.